NGALIMAN PERDES PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2022
KEPALA DESA BANJURPASAR
KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA BANJURPASAR
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJURPASAR
|
Menimbang |
: |
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
|
|
Mengingat |
: |
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 611); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105); 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 25. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa ; 26. Peraturan Desa Banjurpasar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Banjurpasar Tahun 2018 – 2023; 27. Peraturan Desa Banjurpasar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjurpasar Tahun 2023; 28. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Nomor 5).
|
Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJURPASARdan KEPALA DESA BANJURPASAR
MEMUTUSKAN :
|
||
|
Menetapkan |
: |
PERATURAN DESA BANJURPASAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 |
Pasal 1
Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjurpasar Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
|
|
|
ANGGARAN |
|
REALISASI |
|
1. Pendapatan Desa |
Rp |
1.652.647.370,00 |
|
1.652.546.602,00 |
|
2. Belanja Desa |
Rp |
1.442.923.778,00 |
|
1.362.837.935,00 |
|
Surpuls/Defisit |
Rp |
209.723.592,00 |
|
289.708.667,00 |
|
3. Pembiayaan |
|
|
|
|
|
a. Penerimaan Pembiayaan |
Rp |
19.833.513,00 |
|
19.833.513,00 |
|
b. Pengeluaran Pembiayaan |
Rp |
229.557.105,00 |
|
229.557.105,00 |
|
Selisih Pembiayaan (a-b) |
Rp |
(209.723.592,00) |
|
(209.723.592,00) |
|
SILPA |
Rp |
0,00 |
|
79.985.075,00 |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :
- Lampiran I : Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 1 Januari – 31
Desember Tahun Anggaran 2022
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke Desa.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjurpasar.
|
Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (...................................
Diundangkan di Banjurpasar pada tangga 27 Februari 2023 SEKRETARIS DESA BANJURPASAR
IMAM ARI WIBOWO |
Ditetapkan di Banjurpasar Pada Tanggal 27 Februari 2023 KEPALA DESA BANJURPASAR
TASINO
|
LEMBARAN DESA BANJURPASAR TAHUN 2023 NOMOR 1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA BANJURPASAR
KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022
 |
A. Informasi Umum
Pemerintah Desa Banjurpasar merupakan desa di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan Peraturan Desa No. 5 Tahun 2017 Tanggal 27 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Banjurpasar
1. Kepala Desa : Tasino
2. Sekretaris Desa : Imam Ari Wibowo
3. Bendahara Desa : Muhromin
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Desa Banjurpasar, Dk. Juru Tengah RT 01 RW 02 Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
|
C. Rincian Pos Laporan Keuangan |
|
|
|
|
|
|||||
|
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas |
|
|
|
|
|
|||||
|
SILPA tahun anggaran 2021 |
|
|
|
|
19.833.513 |
|||||
|
Mutasi Potongan Pajak |
|
|
|
|
|
|||||
|
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara |
|
0 |
|
|
||||||
|
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan |
|
|
0 |
|
|
|||||
|
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan |
|
0 |
|
|
||||||
|
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara |
|
|
|
0 |
||||||
|
Saldo Kas per 31 Desember 2022 |
|
|
|
|
79.985.075 |
|||||
|
2. Pendapatan Asli Desa |
|
|
|
|
|
|||||
|
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|||||
|
|
|
|
kurang |
|||||||
|
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
a. Hasil Usaha |
4.795.000 |
|
11.479.173 |
|
6.684.173 |
|||||
|
b. Hasil Aset |
75.566.500 |
|
75.566.500 |
|
0 |
|||||
|
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong |
0 |
|
0 |
|
0 |
|||||
|
d. Lain-lain PADes yang sah |
6.684.173 |
|
0 |
|
0 |
|||||
|
|
87.045.673 |
|
87.045.673 |
|
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahap 1 |
266.432.400 |
|
266.432.400 |
|
0 |
|
Tahap 2 |
266.432.400 |
|
266.432.400 |
|
0 |
|
Tahap 3 |
133.216.200 |
|
133.216.200 |
|
0 |
|
BLT DD |
446.400.000 |
|
446.400.000 |
|
0 |
|
Jumlah |
1.112.481.000 |
|
1.112.481.000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
A. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahap 1 |
24.796.800 |
|
24.249.700 |
|
0 |
|
Jumlah |
24.796.800 |
|
24.249.700 |
|
0 |
B. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahap 1 |
93.224.250 |
|
93.224.250 |
|
0 |
|
Tahap 2 |
93.224.250 |
|
93.224.250 |
|
0 |
|
Tahap 3 |
93.285.000 |
|
93.285.000 |
|
0 |
|
Tahap 4 |
99.055.750 |
|
99.055.750 |
|
0 |
|
|
378.789.250 |
|
378.789.250 |
|
0 |
C. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah |
41.000.000 |
|
41.000.000 |
|
0 |
|
|
41.000.000 |
|
41.000.000 |
|
0 |
D. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kebumen adalah sebagai berikut:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bantuan Keuangan Kab. Kebumen |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
0 |
|
|
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
0 |
|
E. Pendapatan Lain-lain |
|
|
|
|
|
|
Pendapatan lain-lain terdiri dari: |
|
|
|
|
|
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran |
|
|
0 |
|
0 |
|
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas |
|
|
0 |
|
0 |
|
Desa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Bunga bank |
1.041.997 |
|
981.729 |
|
(60.268) |
|
Lain-lain pendapatan yang sah |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
1.041.997 |
|
981.729 |
|
(60.268) |
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
kurang |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Belanja Pegawai |
362.150.320 |
|
362.150.120 |
|
(200) |
|
Belanja Barang dan Jasa |
96.890.526 |
|
96.378.683 |
|
(511.843) |
|
Belanja Modal |
0 |
|
0 |
|
(0) |
|
|
459.040.846 |
|
458.528.803 |
|
(512.043) |
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|||
|
|
|
|
Kurang |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Belanja Barang dan Jasa |
108.439.032 |
|
108.439.032 |
|
(0) |
||||
|
Belanja Modal |
263.321.100 |
|
259.425.600 |
|
(3.895.500) |
||||
|
|
371.760.132 |
|
367.864.632 |
|
(3.895.500) |
||||
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
|
|
|
|
Kurang |
||
|
Belanja Barang dan Jasa |
54.742.500 |
|
53.932.500 |
|
(810.000) |
|
Belanja Modal |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
- |
|
|
58.242.500 |
|
57.432.500 |
|
( 810.000) |
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
||||
|
|
|
|
kurang |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Belanja Barang dan Jasa |
10.962.000 |
|
10.962.000 |
|
(0) |
|
|||
|
Belanja Modal |
0 |
|
0 |
|
(0) |
|
|||
|
|
10.962.000 |
|
10.962.000 |
|
( 0) |
|
|||
13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2022 Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
|
(Lebih)/ |
